Regulasi terbaru UU Cipta Kerja mengubah dan merevisi sejumlah aturan yang terkait dengan izin masuk TKA. Perubahan ini dinilai dapat memberikan stimulus dan mampu mendorong peningkatan investasi asing.
Baik proyek pemerintah maupun swasta, mewajibkan badan usaha jasa konstruksi memiliki SBU sebagai syarat utama untuk mengikuti tender.
Sistem OSS akan memandu dalam menentukan perizinan tambahan jika barang yang dipilih memerlukan izin khusus.
BPOM juga rutin melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasar. Ini menunjukkan bahwa peran BPOM sangat penting dalam menjaga standar kualitas dan keselamatan konsumen secara nasional.
Melakukan pengisian variety dengan tepat dan lengkap, dibubuhkan oleh tanda tangan penanggung jawab dan juga materai
Aturan ini menegaskan bahwa aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan, demi menjaga keamanan data perpajakan.
Apabila anda mempunyai kesulitan terhadap pembuatan Izin BPOM, anda bisa menggunakan jasa pengurusan Izin BPOM milik IZIN.co.id. Semua proses akan dilakukan dengan cepat oleh workforce profesional kami, agar anda dapat segera memiliki perusahaan yang kredibel dan legitimate.
pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;
Yang perlu diingat adalah kode billing yang berhasil tergenerate dan terunduh oleh sistem akan memiliki masa aktif sampai dengan tujuh hari sejak dibuat. Jika waktu terlewati, maka wajib pajak harus membuat kode billing yang baru untuk dapat melakukan pembayaran pajak.
Layanan electronic perpajakan merupakan layanan yang memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara elektronik melalui World wide web.
Salah satu regulasi yang mendapatkan perubahan yang signifikan ialah tentang regulasi yang mengatur izin tenaga kerja asing.
FC akta notaris pendirian more info perusahaan dan perubahannya & surat persetujuan perubahan perusahaan dari tertutup menjadi terbuka (diterbitkan oleh kemenkumham)
Satu proses yang cukup dirasakan perbedaannya dalam sistem Coretax DJP ini dibandingkan dengan sistem terdahulu adalan proses bisnis pembayaran pajak.
Proses pembuatan kode billing secara mandiri ini boleh dikatakan hampir mirip dengan pembuatan kode billing yang selama ini dilakukan sebelum implementasi Coretax DJP.